Andri Luntungan Pengamat International Menilai Portugal Seperti Menghambat Tugas Pengacara

Media News International Berbagai syarat yang dihadapi para penegak hukum diportugal, apa dia seorang pengacara dan disebut sebagai pendaping yang berperkara di Portugal, sepertinya mendapat rintangan baik dari para hakim, atau bisa juga dianggap syaratnya terlalu berbelit-belit,buat bisa mendamingi para terdakwa."seakan-akan pihak hakim merasa ketakutan bagi para pengacara." Demikian menurut Andri Luntungan pengamat International saat di mintai komentarnya mengenai kendala para pengacara yang tersumbat oleh para penegak hukum di Negara portugal siang tadi pada online. Andri juga menambahkan bahwa seharusnya para penegak hukum di Portugal tidak perlu seperti itu,artinya mereka sebagai hakim harusnya bisa memberikan peluang bagi para pengacara yang akan menjalankan tugas buat bisa memegakan hukum,dan jangan menghalangi para pengacara yang akan menjadi pembela bagi para tersengka yang meminta bantuan pada mereka.Dan para penguasa di Portugis seharusnya tidak boleh menghalangi segala tugas para pengacara, di Negara itu,artinya biarkan para pengacara menjalankan tugas, dan mengembangkan kreasi propesinya.Artinya buat apa para penguasa di Portugal harus menghalangi dan buat apa juga harus menghambat tugas para pengacara.? Mendengar seperti itu setidaknya perlu penguasa Portugal mengkaji kembali aturan Negara itu,"apakah layak jika negara itu berprilaku seperti itu? dan ditambah lagi disan katanya para hakim seperti mencoba menghalang -halangi tugas para pengacara."Apakah negara itu sepertinya mencoba melanggar aturan International,atau negara itu sudah tidak menghargai lagi UN PBB,atau dia sudah tidak mendengar lagi himbauan International,seakan-akan dia mau berdiri sendiri,sehingga aturan International di kesampingkan.Cetusnya.Apa yang dikatakan andri Luntungan Mendapat Respon Pada Dari Pengamat UN PBB Disana UN PBB Mengatakan 3 Februari 2015 - penguasa Portugis harus berbuat lebih banyak untuk memastikan akses yang lebih luas untuk sistem peradilan negara itu, meningkatkan program bantuan hukum di tengah kemiskinan tumbuh, Pelapor Khusus PBB tentang kemandirian hakim dan pengacara mendesak. "Salah satu masalah yang paling serius di Portugal adalah meningkatnya biaya untuk mengakses keadilan," Gabriela Knaul menekankan dalam rilis berita yang dikeluarkan hari ini, setelah kunjungan delapan harinya ke negara itu. "Bantuan hukum ada di Portugal, tetapi banyak yang tidak memenuhi syarat untuk menerima itu karena persyaratan ketat," lanjutnya. "Selain itu, fragmentasi tanggung jawab dalam pengiriman bantuan hukum dapat menyebabkan penundaan yang berlebihan dalam memperoleh dukungan tersebut." Ibu Knaul, seorang ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan berbasis di Jenewa Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa dengan memastikan akses yang lebih besar ke sistem peradilan, Pemerintah Portugal juga akan memberikan perhatian pada situasi orang "sangat rentan terhadap kekerasan," seperti perempuan, anak-anak atau orang-orang yang ditahan. Dia menambahkan bahwa "reviktimisasi" perempuan dan anak korban kekerasan melalui sistem peradilan tetap "tidak dapat diterima" dan mendesak pemerintah untuk cepat menerapkan langkah-langkah untuk mendukung dan melindungi korban. Pelapor Khusus mengakui bahwa kunjungannya - yang membawanya dari Lisbon ke Porto dan ke Coimbra - datang pada saat reformasi struktural yang komprehensif untuk sistem peradilan Portugis tetapi tetap khawatir tentang penundaan mempengaruhi pelaksanaan reformasi tersebut, termasuk runtuhnya baru-baru ini sistem komputer Pengadilan '. Untuk saat itu, ia meminta pemerintah untuk memberikan otonomi anggaran, keuangan, dan administrasi yang lebih besar ke Pengadilan dan Kejaksaan, memperingatkan bahwa konsentrasi tanggung jawab administratif di bawah Departemen Kehakiman muncul "untuk membatasi kemungkinan pertanggungjawaban hakim dan jaksa. " "Harus ada dialog berkelanjutan antara pemerintah, hakim, jaksa, pengacara, dan perwakilan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa reformasi membawa perubahan yang diinginkan dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan," pungkasnya.