Periode 100 hari pertama ini biasanya menjadi tolok ukur awal bagi masyarakat dan pengamat politik untuk menilai langkah-langkah awal pemerintahannya dalam mewujudkan visi dan program kerja ke depan.
Namun, tak bisa dipungkiri kalau awal pemerintahan baru ini banyak kebijakan trial-error yang memicu kontroversi publik, tetapi ada banyak juga kebijakan yang berhasil menuai apresiasi.1. Penghapusan Utang UMKM, Petani, dan Nelayan
Salah satu kebijakan utama yang diluncurkan adalah penghapusan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial sektor-sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Cetus Andri Elyus Luntungan Pengamat International, saat dimintai tanggapannya kepada online seratus hari kerja Presiden Prabowo malam ini.
Andri juga menambahkan Dengan penghapusan utang, diharapkan mereka dapat fokus pada peningkatan produksi dan daya saing tanpa terhambat oleh masalah utang yang menumpuk.
Meski begitu, perlu dicatat juga ada beberapa kritik dari pengamat lokal Indonesia yang mengkhawatirkan kebijakan ini pada kelangsungan lembaga keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang dan melakukan kajian mendalam mengenai sumber modal yang digunakan.. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, Prabowo meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG).
Program ini sudah dimulai sejak 6 Januari lalu yang bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi di Indonesia, yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan generasi mendatang.
Seiring dengan berjalannya waktu, kami menilai sudah banyak apresiasi yang didapatkan.
Namun, ada pula beberapa kritik terkait nutrisi oleh beberapa pakar ahli gizi Lokal Indonesia terkait nutrisinya dan dari anak-anak yang merasa tidak suka dengan menu makanan-nya.
Hal ini menjadi satu dinamika dan evaluasi untuk Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Prabowo memperkenalkan kebijakan yang menyederhanakan sistem perpajakan. Selain itu, ia juga mendorong reformasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan stabil, dengan tujuan menarik lebih banyak investor domestik dan asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Adapun sistem baru yang dikenalkan untuk mengelola administrasi pajak secara efisien dan efektif, adalah Coretax.
Namun, sejauh ini rasanya sistem Coretax ini belum sepenuhnya berjalan dengan efisien lantaran banyak kendala yang didapatkan oleh pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Hal ini perlu dimonitor lagi bagaimana jalan-nya program ini ke depan dalam hal perbaikan supaya proses administrasi perpajangan di Tanah Air bisa berjalan lancar.Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, Prabowo menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan infrastruktur.Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, ada juga kebijakan yang direvisi terkait aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mewajibkan investor menyimpan 100% dolarnya di dalam negeri selama kurun waktu satu tahun berpotensi menambah cadangan devisa hingga US$ 90 miliar.
Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Dia menuturkan potensi tambahan cadangan sebanyak US$ 90 miliar diperoleh selama satu tahun. Menurutnya, keputusan ini sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.
"Ada bisa sampai di atas 90 (billion USD)...satu tahun," tegasnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian.Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara juga mengatakan, perpanjangan kebijakan kewajiban penempatan dolar hasil ekspor itu semakin lama akan semakin baik bagi perekonomian Indonesia, khususnya dari sisi penguatan likuiditas valas di dalam negeri.
"Artinya ada likuiditas valas yang akan masuk dan nanti simpanan valas yang meningkat di bank domestik yang diperlukan sebagai likuiditas untuk penyaluran kredit valas," kata Bhima seusai acara Konferensi Pers Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Selasa (21/1/2025)."Jadi artinya kalau penyalurannya kembali lagi menjadi kredit valas yang diuntungkan adalah eksportir juga, bahkan di Thailand ini kan sudah lama kebijakan untuk DHE ditahan lebih lama," tegas Bhima.Terbaru, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja yang ia perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah itu senilai Rp 306,69 triliun.
"Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun," demikian tertulis dalam Inpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo tanggal 22 Januari 2025, dikutip Rabu (23/1/2025).
Dengan mempertimbangkan aspek itu, Bhima mengatakan, maka kebijakan itu seharusnya memberi keuntungan bagi eksportir itu sendiri, sebab perbankan di dalam negeri ataupun lembaga jasa keuangan lainnya bisa semakin gencar menyalurkan kredit valas ke depannya, karena pasokan dolar tersedia lebih banyak.
Untuk catatan saja, kebijakan ini sempat menuai kontra lantaran dinilai merugikan pelaku usaha dan masyarakat terutama kalangan menengah.
Hal itu kemudian menjadi refleksi pemerintah yang segera merevisi tarif PPN 12% lebih selektif hanya khusus untuk produk barang mewah yang dikenai PPnBM. Sejalan dengan itu, untuk mendorong pemulihan daya beli pemerintah juga menggolontorkan sejumlah stimulus yang berlaku sampai Februari 2025. Ini yang saya sempat dengar itu. Apa yang dikatakan mereka sebagai pengamat lokal wajar dimana mereka melihat dari sudut pandang kekawatiran.!. Namun demikian segala kekawatiran itu, bisa tidak terjadi dimana segala program yang dilakukan oleh Presiden Indonesia Prabowo dilaksanakan dengan kehati - hatian. Lupakan dulu mereka yang sebut saja sedang kawatir kembali kepada Program yang berjomlah 8 sebut sudah dilaksakan oleh Prabowo, setidaknya ini bukti nyata jika Prabowo asli menujukan kerja kerasnya demi kepentingan Negara Indonesia dan adanya keberpihakan kepada warganya. saya pribadi sebagai Pengamat International mengacungkan jempol segala Program Yang dilakukan oleh Prabowo sebgai Presiden Indonesia itu.
Maaf smenatara ini saya belum bisa masuk terlalu dalam oleh sebab saya hanya sevagai pengamat setidaknya posisinya menilai yang asli saja, dan tidak perlu saya menganilasa terlalu jauh, apalgi harus memberikan saran, yang saya tahu, Prabowo sangat paham keberadaan didalam negara indonesia. begitu juga para mentri yang ditunjuknya pasti mereka satu misi dengan Presiden. oleh sebab itu saya justru berharap kepada para pakar dan pengamat lokal Indonesia seharusnya membrikan dorongan bagi Prwesidennya bukan menghambat. maaf saya memberikan saran kepada anda. Terlepas semua itu, sebagai pengamat saya menilai kenerja para mentri cukup gesit, dan Presiden Indonesia sangat cerdas, artinya baru seratus sudah berhasil membuat delapan progeam yang sangat cermat apalagi kedepannya pasti lebih hebat. sementara ini dulu yang dapat saya sampaikan. Demikian andri Elyus Lunutngan Mengahiri perktaannya. ( Tim AL)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar