Andri Elyus Luntungan Minta Perlunya Dewan Keamanan UN PBB Mengendalikan Siber.

Media News International  Menghadapi kemajuan dunia maya dengan adanya berbagai pengaruhnya bagi generasi muda mudi dan anak -anak setidaknya perlu dibuat aturan yang ketat agar tidak merusak masa depan generasi mendatang yang didalam sepec setiap yang begitu banyak menu yang harusnya hanya bisa dilihat orang dewasa justru telah dilihat muda -mudi dan anak -anak, juga menjamurnya fasilitas Game dan menu  lainya akhirnya dapat menghambat bagi para pelajar untuk belajar, terlihat mereka lebih suka main game ketimbang mereka mencari pelajaran yang mereka butuhkan. melihat keadaan ini perlu adanya pengaturan ulang mengenai server didalam dunia maya. drmikian andri elyus luntungan pengamat international menghimbau kepada UN PBB. saat diminta tanggapannya mengenai pengaruh dunia maya yang bisa dibilang dipenuhi game dan amplikasi lainnya.

 Andri juga menambahkan pengaruh dunia maya terhadap generasi muda bisa dikatakan sangat cepat bahkan berbagai game yang disajikan menimbulkan malsa belajar  oleh sebab itu perlu diaturnya  kembali apa saja yang dapat bisa ada didalam HP. demikian andri elyus luntungan mengahiri perkataannya kepada online.

Apa yang dikatakan andri mendapat respon-

Dewan Keamanan akan mengadakan debat terbuka tingkat tinggi mengenai keamanan siber pada bulan Juni karena aktivitas dunia maya yang berbahaya dan bersifat transnasional, termasuk serangan siber terhadap infrastruktur penting, dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, kata Presiden Dewan Keamanan pada konferensi pers di Markas Besar hari ini.

Joonkook Hwang (Republik Korea), yang memegang jabatan presiden bergilir di organ yang beranggotakan 15 orang tersebut pada bulan tersebut, menyatakan bahwa negaranya tidak pernah merugikan negara lain dan tidak memiliki “agenda tersembunyi” dalam sebagian besar masalah perdamaian dan keamanan internasional. “Hal ini membantu kami memposisikan diri pada sebagian besar agenda Dewan Keamanan dengan cara yang konstruktif dan lugas,” katanya, seraya berjanji bahwa Seoul akan memandu Dewan Keamanan dengan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas.

Pertemuan mengenai keamanan siber, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul, akan diadakan pada tanggal 20 Juni, dan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres serta perwakilan masyarakat sipil diharapkan memberikan pengarahan kepada Dewan, katanya.

Hal lain dalam program kerja ini mencakup debat terbuka tahunan tentang anak-anak dan konflik bersenjata pada tanggal 26 Juni. Perwakilan Khusus untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata Virginia Gamba, Direktur Eksekutif Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) Catherine Russell, perwakilan masyarakat sipil, dan mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, yang juga Wakil Ketua Sesepuh, diundang untuk berbicara.

Mengutip kalender yang “sibuk”, ia mengatakan bahwa 15 pengarahan dan 12 konsultasi telah dijadwalkan, dengan banyak pertemuan yang diamanatkan, termasuk mengenai Somalia, Sudan, Republik Afrika Tengah, Suriah, Yaman, Irak dan Afghanistan. Secara terpisah, Dewan diperkirakan akan memperluas mandat beberapa misi, termasuk sanksi terhadap Republik Demokratik Kongo.

Pertemuan tambahan mungkin diadakan jika ada permintaan mengenai situasi keamanan dan kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Gaza dan Ukraina – dua isu dominan Dewan selama beberapa bulan terakhir, katanya, juga menggarisbawahi bahwa delegasinya akan menyoroti bagaimana isu perempuan dan iklim mempengaruhi perdamaian dan keamanan. .

“Yang terakhir, perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea adalah salah satu kepentingan inti kami,” katanya, seraya mencatat bahwa Dewan siap mengadakan pertemuan untuk menanggapi segala kemungkinan provokasi yang dilakukan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea. Kemajuan program senjata pemusnah massal Pyongyang terkait erat dengan situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan yang buruk di negara tersebut. “Masalah hak asasi manusia dan perdamaian dan keamanan harus didekati secara holistik” dalam hal ini, katanya, seraya menambahkan bahwa Dewan bermaksud untuk mengadakan pengarahan terbuka mengenai masalah ini.

Ketika ditanya tentang tanggapan Dewan Keamanan terhadap situasi di Rafah, dia mengatakan bahwa rancangan resolusi yang diusulkan Aljazair sudah dibahas dan upaya diplomatik yang “sangat penting” juga sedang berlangsung di luar badan tersebut. Oleh karena itu, negosiasi mengenai naskah Dewan mungkin memerlukan waktu. Mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, ia mengatakan bahwa negaranya mendukung status tersebut di Dewan Keamanan dan Majelis Umum, dengan maksud untuk solusi dua negara. Namun, mengakui Palestina sebagai sebuah Negara secara bilateral adalah persoalan tersendiri. “Kami akan melakukan itu pada waktu yang lebih tepat ketika kami memutuskan waktunya,” katanya.

Mengenai situasi di Sudan dan rancangan resolusi yang diajukan Inggris mengenai El Fasher, dia mengatakan bahwa anggota Dewan memiliki pandangan yang sama bahwa negara Afrika tersebut relatif terabaikan dan inilah saatnya untuk bertindak. Negosiasi mengenai dokumen hasil akan segera dimulai, dan delegasinya akan memfasilitasi diskusi tersebut.

Ketika ditanya mengenai situasi di Semenanjung Korea, ia mengatakan bahwa Dewan belum dapat mencapai konsensus mengenai tindakan terhadap Republik Demokratik Rakyat Korea sejak tahun 2017. Situasi semakin buruk, namun dinamika di Dewan tidak banyak berubah. . Baru-baru ini, Dewan gagal memperbarui mandat Panel Ahli yang membantu rezim sanksi terhadap Republik Demokratik Rakyat Korea, hanya karena veto dari Federasi Rusia. “Kami akan mencoba menemukan titik temu” untuk mengambil tindakan, melalui konsultasi erat dengan Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lain, katanya.

Ditekan lebih lanjut mengenai penghentian Panel Ahli, beliau mengatakan bahwa berbagai alternatif telah dibahas, dengan manfaat dan potensi risiko dari setiap opsi dipertimbangkan secara hati-hati.

Mengenai pertemuan mengenai keamanan siber, ia mengatakan bahwa delegasinya tidak berencana untuk mendorong dokumen hasil apa pun dalam bentuk pernyataan atau resolusi presiden, namun bermaksud untuk fokus pada pertanyaan kunci tentang bagaimana Dewan harus dan dapat mengatasi masalah keamanan yang muncul namun penting ini. urusan.( Maria Hoch Amerika)