Andri Luntungan Pengamat International Menilai Mengapa Bupati Memungli Rekanan Pemborong Di Biarkan.?

Media News International "Mungkin orang yang sering melakukan penyala gunaan jambatan biasanya dia orang paling tidak mau mematuhi segala aturan, dan dia juga terlahir buat selalu mengunkan jabatanya untuk kesempatan,mengunakan jabatannya buat digunakan buat menyimpang," Artinya dia jadi Bupati biasanya jabatannya digunakan buat memalak para pemborong, seperti dengan cara setiap pemborong yang medapat kegiatan di daerah itu biasanya harus bisa menyetor pada bupati,dari 7% sampai juga 10 %. caranya dia mengunakan tangan para dinas atau para kabit atau langsung tangan dia sendiri dengan cara setiasp pemborong dipanggil salah satu tempat apa di hotel restoran,atau langsung disuruh menghadap ditempat rumah dinasnya.Persoalan ini semua sudah tahu bahkan semua rekanan jika ditanya,"apakah anda saat mendapat proyek dikenai potongan,atau pungli sampai 7 persen dan 10%, diluar PPN PPH,jawabnya pasti Ia. Jika jawabnya Ia. kira -kira siapa yang harus bisa menangkap para bupati dan dinas juga kabit yang digunakan tangannya oleh bupati itu?". Pungutan bagi pemborong yang telah mendapat kegiatan proyek bukan hal baru tetapi kejadian ini sering berlaku disetiap tahun anggaran.Tetapi oleh pihak Kejaksaan Kepolisian Juga BPK dan KPK, bisa tidak tercium.Ironisnya terisu bahwa kejadia pungutan itu berjalan oleh sebab tripida telah terkordinasi dengan baik, artinya meskipun disetiap daerah ada plres dan juga kejaksaan ditambah juga wartawan dan LSM, semua tidak bisa berbuat banyak, oleh sebab pungutan itu terjadi berdasarkan koordinasi.Sementara para pemborong yang dipungut mengapa tidak berani melapor oleh sebab mereka juga sebelumnya telah diinterpensi jika melapor masalah itu mereka akan berabe kedepanya tidak akan bisa mendapat proyek lagi.Berbagai pemborong baik dia pemborong jembatan, jalan pengariran,pertanian, pendidikan, kesehatan, dan berbagai borongan lainya semua tidak luput dari pungli.Begitu juga buat pengadaan (Mamin Makan Minum), ketika dia akan mendapat kegiatan biasanyaharus memberikan uang pelicin yang nilainya dari 7% samapai 10%.diluar PPN PPH.Ironisnya ada pula yang menjual -jual bana kementrian contohnya ada seorang kabit mengatakan bahwa buat mengambil anggaran dipusat katanya harus membayar pada orang tertentu dikementrian, apa yang dikatakan kabit itu perkuat oleh kepala dinas tarkim, Kab Tasikmalaya, dia membenarkan jika akan mengambil uang dipusat harus juga siap-siap danabuat menyodok diatas,Apa yang dikatakan kepala dinas itu mendapat respon menurut para pemborong dia mengatakan bahwa mengambil dana dari pusat katanya harus juga memberikan suap.Apa yang dikatakan para pemborong itu sebenarnya mendekati kebenaran, cetus andri luntungan Pengamat International, dia menilai bahwa pungutan atau pungli dijajaran birokrasi khususnya yang berhubungan dengan rekanan pemborong, apa dia dinas pendidikan, Dinas PU Binamarga,cipta karya, Pertanian juga dinas kesehatan itu sering sekali terdengar mereka meinta presentasi pada pemborong, dan hal itu biasanya lakukan disaat mereka mendapat kegiatan atau setelah dia menerima SPK, disana biasanya tangan kepala dinas memerintahkan kabitnya melalui bendahara buat segera memberikan kewajiban potongan dari 7% sampai 10%. dan Jika ditanya buat apa uang itu dipungut jawab mereka biasanya berkata buat Bupatinya atau walikota."Bayangkan jika disetiap daerah sudah terjadi seperti itu dan tindakan buat mereka tidak ada, bagaimana kondisi pisik, dilapangan.? terlepas semua itu yang jelas segalanya tinggal bagaimana Hukum. artinya siapkah hukum berani menangkap mereka.? apa dia polres, kejaksaan dan pihak berwenang lainnya."Jangan diapandang remeh pungutan dari hasilkeseluruhan bisa mencampai puluhan mi;iard.". lantas seandainya pihak polres tidak punya kewenangan untuk menagani nilai miliar mengapa pihak kapolda tidak pernah terdengar buat menagkap para bupati yang memungli para rekanan pemborong.? Pertanyaannya mengapa Bupati Memungli dibiarkan,? dan mengapa juga Kejari tidak mampuh mengungkap kejadian itu. dan mengapa juga kapolda seperti tidak pernah mencium baunhnya pungli di kalangan Bupati dan Gubernur, "Ada apa?". Apa terjadi dikalangan birokrasi mengenai maslah pungli setidaknya semua warga telah tahu tetapi mereka takut buat melaporkan semua itu oleh sebab mereka kawatir justru malah mendapat tekanan dan ancaman.Seandainya warga sudah takut buat melapor atas segala kejadian itu dan aparat berwenang juga tidak pernah mau menindak.kira-kira seperti nantinya, "sopasti jawabnya bagi mereka mendapat pungli akan menjadi kaya raya.?". Cetus Andri Luntungan Saat dimintai tanggappannya mengenai menjamurnya pungutan dikalangan birokrasi juga sampai ketangan Bupati dan Gubernurnya.Siang tadi.