Andri Luntungan Pengamat International Minta Pengamat Lokal Indonesia Bijak Menilai Persoalan Kealpaan.

Media News International Pengamat International Andri Luntungan Menilai bahwa semua orang dapat menganalisa, mengenai dugaan presiden telah alpa menada tangani sebuah kebijakan yang akan diberlakukan, toh semua itu baru berupa akan diberlakukan dan setidaknya jika presiden berkenan surat itu dapat dicabut atau segera dibatalkan,artinya persoalan itu tidak perlu harus di politisir sampai kepada dugaan seakan-akan bahwa asmistrasi di istana amburadul, mungkin saya mendengar ini hampir tidak setuju,oleh sebab persoalan itu tidak terlalu mengait kepada persoalan asmistrasi tetapi persoalan kebetulan belum tepat jika diberlakukan disaat sekarang.Cetus Andri. Dia mengatakan bahwa di indonesia terlalu dini jika para pakar dan para pengamat lokal Indonesia jika mengalisa terkadang tidak menilai lebih dalam persoalan yang sebenarnya, namun demikian semua itu adalah hak pengamat itu apa yang akan mereka analisa dan seperti apa cara mereka berpikir, tetapi saya hanya sebagai pengamat mungkin lebih suka jika para pengamat lokal indonesia menilai sesuatu lebih jernih dan kondusip.Andri uga minta semua pengamat lokal indonesia harus lebih bijak jika mengeluarkan suaranya disaat -saat seperti ini,artinya cobalah para pengamat lokal indonesia bisa lebih mengerti keberadaan indonesia disaat ini.Dan berkeyakinan bahwa semua juga apa dia sebgai Presiden atau berserta stafnya setidaknya berniat baik disaat suarat itu disampaikan telah disaring dan setelah mereka juga pasti menyortir semua surat itu. namun mengapa dalam hal ini bisa terjadi kealpaan.? Terlepas semua itu saya hanya berharap semua pakar dan pengamat lokal Indonesia lebih bisa mengalisa secara bijak demi mereh putih dan NKRI.Ditemapt yang lain Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin (06/04), menganggap peraturan presiden (perpres) itu tidak tepat diberlakukan saat ini. Pratikno mengatakan, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan presiden untuk mencabut perpres uang muka tambahan pembelian mobil tersebut. Walaupun perpres itu telah dicabut, kritikan tetap muncul dan diarahkan kepada Presiden Joko Widodo, aparat birokrasi di jajaran Istana, serta kementerian terkait. Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, (PSHK), Bivitri Susanti, menilai bukan merupakan hal yang luar biasa bagi seorang presiden, bahkan menteri, untuk langsung menandatangani keputusan, instruksi atau peraturan jika sudah mendapat disposisi dari sejumlah bawahannya.Namun, menurutnya, seharusnya Jokowi setidaknya melihat subyek peraturan itu mengingat segala keputusan presiden bisa berdampak besar. "Saya juga menyesalkan bahwa ia menyalahkan secara terbuka bawahannya dan mengatakan bahwa ia tak tahu (isi peraturan yang ia tandatangani). Ini komunikasi yang sangat fatal dari seorang presiden," tegas Bivitri Susanti kepada BBC Indonesia. "Yang kedua," lanjut Bivitri, "secara substansi seharusnya sekretariat kabinet --untuk urusan instruksi, keputusan dan peraturan presiden-- seharusnya menjadi meja terakhir untuk mengecek segala sesuatunya. Dan apakah presiden mendapat informasi yang cukup tentang apakah ia perlu menandatangani peraturan itu atau tidak."Kepada wartawan yang menunggunya di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015), Jokowi menyebut dalam kasus ini semestinya Kementerian Keuangan mencermati peraturan itu dan mengkaji baik buruknya. "Hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening, apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini." Setiap hari, kata Jokowi, "tumpukan yang harus ditandandatangani itu seperti ini..." katanya, seraya menggerakkan tangan mengisyaratkan betapa banyaknya kertas dokumen yang berada di meja kerjanya.a menyebut, surat-surat itu sudah diparaf oleh lima hingga 10 orang bawahannya, jadi seharusnya tidak ada masalah. "Apakah saya harus cek satu-satu? Kalau begitu tidak usah ada administrator yang lain dong, kalau presiden masih ngecekin satu-satu." Ditanya wartawan apakah berarti ia kecolongan? "Bukan masalah kecolongan. Harusnya setiap hal yang berkaitan dengan uang negara yang banyak, itu mestinya disampaikan dalam rapat terbatas atau rapat kabinet. "Tidak langsung disorong-sorong seperti ini," kata Jokowi pula.