Andri Luntungan Menilai Mengelembungkan Anggaran DPRD Justru Membuat Angket

Media News International Akhirnya,semua bisa melihat seperti apa para wakil dewan diDPRD DKI jakarta, yang mana para dewan dengan berani membonceng anggaran APBD Gubernur DKI mencapai 12 triliunan rupiah dengan cara menempelkan berbagai anggaran yang mungkin tidak pernah berlaku didalam SKPD,atau SKPD tidak memasukan segala ajuan yang dimasukan oleh para anggota dewan DKI Jakarta, akhirnya keluarlah angka nominal siluman yang mencapai 12 triliunan rupiah, dan hal itu oleh gubernur Jakarta tidak disepakati dan terjadilah perdebatan sengit antara parleman dan Gubernur DKI jakarta. Demikian ungkap andri luntungan pengamat international saat dihubungi online, andri juga menilai apabilah dugaan bahwa para anggota parleman dengan sengaja mencoba membonceng anggaran pada birokrasi dengan cara memasukan berbagai kegiatan pengadaan yang tidak terakomodir dalam anggaran yang diajukan oleh setiap Skpd. setidaknya dewan dengan nyata-nyata membonceng anggaran pada Gubernur. "Persoalannya sekarang apakah prilaku para sewan itu oleh aturan bisa dibenarkan,? ataukah bagaimana.? saya sementara ini belum memahami lebih jelas artinya sejauh apa yang dilakukan oleh para anggota parleman itu, dan apa maksudnya mereka menambahkan berbagai kegiatan yang tidak tercantum dalam rencana disetiap SKPD. Sekarang saya belum mengetahui segala maksud para anggota parleman itu,tetapi saya perlu juga mendalami makna dugaan adanya pengelembungan anggaran yang mungkin berlaku bagi kalangan anggota DPRD DKI Jakarta." Terlepas semua itu yang penting sekarang tinggal kita lihat saja sejauh mana keberanian Gubernur buat terus mengungkap dugaan terjadinya pengelembungan anggaran yang akan menyedot APBD DKI Jakarta. mencapai 12triliunan lebih itu. Yang terdengar dari berbagai media.Cetus Andri. Dia juga menilai sandainya persoalan dugaan terjadinya pengelembungan yang berlaku dikalangan anggota parleman seperti dibiarkan apa jadinya nanti.? dan bagaimana juga kedepanya. dimana anggaran 12 triliun itu jika tidak pernah ada didalam DIPA, APBD DKI jakarta. Berarti Jika dibiarkan akan yang terkena disalahkan tidak menutup kemungkinan Gubernur. "Artinya uang 12 triliun itu harus dipertanggung jawabkan meskipun tidak termasuk dalam DIPA DKI Jakarta, bayangkan sandainya anda tidak pernah mesan kursi tiba-tiba ada yang mengantar kursi, dan ditambah harus membayar ongkos kirim dan kursi yang dikirim, bayangkan seperti apa kesalnya.?" Seandainya nantinya parleman tetap berkeras akan menggolkan pengelembungan dana 12 triliun berarti mereka bisa dibilang setengah memaksa kepada Gubernur.katanya,Apalagi katanya parleman akan mengadakan angket oleh sebab Gubernur Menolak dana siluman itu. "Secara logika semua memahami orang sekarang lebih suka menagkis atas kesalahan daripada mengakui alpa, setelah itu mencoba diperbaiki.Yang lebih ironis dewan yang mencoba mengelembungkan anggaran justru dia mau membuat angket