Andri Luntungan Mengatakan Pemilihan Kepala Daerah Di Kembalikan Pada Parleman Tidak Krusial.

Media News International "Pengamat International Andri Luntungan, di-Indonesia sepertinya berbagai media lokal di negara itu begitu ramai menyajikan dugaan akan diberlakukan Pemilihan daerah dikembalikan dewan perwakilan daerah mereka masing-masing." Apa yang diinginkan oleh beberapa kolompok itu sepertinya ada kemungkinan orang menujukan itu kurang bisa memaknai artinya sebuah demokrasi yang sedang berjalan saat ini di Negara Indonesia,artinya mereka memahami demokrasi hanya setengah hati,dalam pengertian kran demokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Presiden SBY sepertinya oleh kolompok yang mengiginkan kembali bahwa Pemilihan akan di kembalikan pada parleman di daerah masing-masing mencerminkan sebuah kemunduran berpikir bagi kelompok tersebut,artinya kran demokrasi yang telah berjalan dianggap baik di Indonesia oleh dunia,sepertinya akan mulai disumbat."mungkin seperti itu,?." Cetus, Andri Luntungan saat dimintai tanggapannya mengenai dugaan akan diberlakukannya pemilihan kepala daerah dikembalikan pada parleman daerah tersebut,Dia juga mengatakan bahwa pemilihan yang sudah berjalan secara demokrasi seandainya itu bisa dipertahankan setidaknya akan lebih, tetapi jika nantinya harus kembali sistem pemilihan dikembalikan ke pada parleman daerah apa salah jika saya katakan sebuah kemerosotan berpikir.. Persoalannya sekarang bukan masalah pemilihan kembali pada parleman,tetapi yang perlu disoroti adalah sudah sejauh mana para anggota dewan yang telah duduk diparleman bekerja buat rakyat, juga Negara,ditambah mereka pernahkah memikirkan keberadaan Indonesia kedepannya harus bisa lebih maju disetiap daerahnya dan taraf hidup warga mereka di daerah apakah setelah menjadi anggota parleman,"mampuh memberikan yang terbaik buat rakyat mereka dan menopang pembangunan didaerah mereka,iitu dulu yang mereka pikirkan,seandainya yang itu saja oleh mereka belum dilakukan,apa artinya dia berpikir yang ngawur, dan tidak masuk akal,artinya apa maknanya jika kepala daerah dipilih oleh parleman,? dan apa untungnya buat rakyat jika pemilihan natinya diberlakukan di DPRD.?.Jika semua itu hanya sebatas buat mementingkan diri sendiri apalah artinya,.?. Menyangkut Pemilihan dikembalikan pada parleman saya menilai sepertinya ada kelompok-kelompok tertentu mencoba menganjal demokrasi di Indonesia.Dan aya lebeih setuju jika mulai sekarang para anggota parleman yang dilantik berpikir bisa meningkatkan Pendapat daerah mereka dan sekaligus bagaimana dia bisa meningkatkan taraf hidup warga daerah mereka, sukur -sukur dia bisa mengairahkan pembangna didaerah mereka."Sejauh ini saya belum mendapat data resmi sudah sejauh mana para dewan yang baru akan berbuat,dan saya juga tidak melihat konsep apa setelah dia dilantik jadi anggota parleman bisa meningkatkan kemakuran daerahnya.?. Mungkin tidak jauh berbeda begitu juga para parleman Di DPR-RI, setelah mereka dilantik apa konsep masa depan buat Negara Indonesia, agar bisa menjadi sebagai Negara yang di anggap berhasil pembangunannya,ditambah bisa meningkatkan taraf hidup bangsanya,dari miskin bisa menjadi taraf hidupnya wajar,atau lebih meningkat, dan kapan anggota parleman yang baru duduk itu akan membuat konsep masa depan Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang lebih maju dari bangsa lain,artinya konsep anggota parleman Indonesia mungkin saat ini belum terpikirkan,lantas maslah yang penting sepertinya belum dikerjakan,Ngapain persolan yang tidak terlalu krusial Oleh parleman harus menanggapi,kata Andri Luntungan. "Harapan saya parleman di Indonesia harus berpikir tidak dalam tempurung tetapi belajar membuka mata mereka seluas-luasnya,melihat perkembangan negara lain yang sudah begitu maju,sementara Indonesia sepertinya hany berkutat pada persoalan sisah dari pra pemilihan,sepertinya hal begitu sudah tidak terlalu penting. Apa yang dikatakan Andri Luntungan Tidak jauh berbeda Dengan Demokrat DiJAKARTA - DPP Partai Demokrat membantah anggapan miring atas sikap Partai Demokrat memilih opsi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung untuk mengincar kursi menteri dan bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan, menyatakan dengan memilih Pilkada langsung untuk diputuskan dalam RUU Pilkada, bukan berarti partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. "PD penyeimbang, di luar pemerintahan yang akan datang," tegas Syarif Hasan saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (18/9). Makna penyeimbang menurut Syarif sudah sering dikemukakan. Pada prinsipnya, PD akan mendukung setiap program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jika tidak berpihak pada kepentingan rakyat, maka akan dikritisi dan diberikan masukan. "Kalau tidak berpihak pada rakyat Partai Demokrat akan mengkritisi dan beri masukkan. Salah satu ini (Pilkada langsung) yang terbaik untuk rakyat. Ini bukan indikasi (bergabung ke kubu Jokowi-JK), tapi merupakan kebijakan sejak awal PD sebagai penyeimbang," jelasnya. Terkait tawaran posisi menteri dari Jokowi-JK, pria yang kini menjabat Menteri Koperasi dan UKM itu juga menepisnya. "Menteri tidak ada, kalau di luar pemerintahan kami tidak inginkan menteri. Kalau saya (ditawari), minta izin kepada ketum dulu," celetuk Syarif..