Baru -baru ini-Komisi Pemberatasan Korupsi Thailand mengatakan pada wartawan akan menyelidiki Perdana Menteri Yingluck Shinawatra terkait skema subsidi beras yang kontroversial.
Komisi Pemberantasan Korupsipada wartawan menjelaskan penyelidikan akan dipusatkan pada dugaan kelalaian yang dilakukan oleh perdana menteri terkait dengan skema subsidi bagi para petani.
Komisi juga akan menelusuri kemungkinan Yingluck melanggar hukum.
Skema subsidi beras ini memberikan jaminan kepada petani beras untuk menjual beras di atas harga pasar dunia, tetapi program tersebut dikecam keras karena rentan korupsi.
Dengan adanya skema tersebut, Thailand mempunyai pasokan beras yang berlebih karena pemerintah tidak mampu menjual seluruhnya dan pemerintah menunggak pembayaran kepada petani.
wartawan MNI Melaporkan dari bangkok skema ini merugikan pemerintah sekitar US$10 miliar per tahun.
Beras hasil panen terbaru belum dibayar oleh pemerintah, jelas Head, karena obligasi yang diterbitkan tahun lalu gagal menarik dana dalam jumlah yang cukup.
"Hal ini dapat menyebabkan pemerintah kehilangan salah satu basis pendukungnya," kata Jonathan Head.
Para petani sekarang turut menggelar demonstrasi di Bangkok.
Saat ini pemerintah sedang menghadapi tekanan berat akibat unjuk Klik rasa terus menerus guna menuntut pengunduran diri Yingluck.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar